Nama Anggota BPUPKI dan PPKI Lengkap Beserta Asal Daerahnya

Anggota BPUPKI

Anggota BPUPKI – BPUPKI alias Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chōsa-kai, merupakan badan yang sangat berjasa dalam proses kelahiran NKRI. Anggota BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI beserta anggota-anggotanya bisa dibilang sebagai pendiri Negara Indonesia ini. Sebagai orang yang mencintai Indonesia kita wajib mengetahui bagaimana proses terbentuknya negara ini.


Seputar BPUPKI

Seputar BPUPKI

Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai salah satu cara agar bangsa Indonesia bersedia membantu dalam Perang Dunia yang sedang dihadapi Jepang. Atas dasar itu Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945.

ini tidak disia-siakan oleh para tokoh perjuangan Indonesia. Dengan adanya BPUPKI ini memberikan Indonesia kesempatan untuk mendirikan negara dengan lebih terstruktur dan dengan landasan yang kuat menyatukan pikiran bangsa Indonesia.

BPUPKI melaksanakan dua kali sidang. Sidang pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10-17 Juli 1945. Hasil kedua sidang tersebut menghasilkan fondasi-fondasi negara Indonesia. Mulai dari bentuk negara yang diputuskan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu dasar negara pancasila serta konstitusi negara UUD 1945.


Anggota BPUPKI

Anggota BPUPKI

<<gambar daftar anggota BPUPKI>>

BPUPKI diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Dengan wakil Ichibangase Yosio dari Jepang, serta wakil dari Indonesia R.P. Soeroso.

Pada sidang pertama beranggotakan 67 orang, yang mana perwakilan bangsa Indonesia sebanyak 60 orang dan dari pihak Jepang sebanyak 7 orang. Perwakilan Jepang adalah anggota kehormatan yang tidak memiliki hak suara. Pada sidang kedua pihak Jepang menambahkan perwakilan Indonesia sebanyak 5 orang lagi.


Pembagian Golongan dalam Anggota BPUPKI

Pembagian Golongan Dalam Anggota BPUPKI

Tokoh-tokoh yang menjadi anggota dalam sidang-sidang BPUPKI mewakili unsur-unsur bangsa pada saat itu. Jepang membagi unsur-unsur itu menjadi beberapa kategori antara lain kategori golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat atau kepala jawatan, wakil kerajaan, pangreh praja (walikota, bupati, residen), serta golongan peranakan. Berikut penjelasannya :

1. Golongan Pergerakan

Golongan pergerakan adalah sebutan bagi tokoh saat itu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi dalam konteks BPUPKI ini nampaknya bagi Jepang yang dimaksud kelompok pergerakan adalah mereka yag memperjuangkan kemerdekaan yang tidak mengusung Islam sebagai landasan perjuangan. Ini terlihat karena golongan Islam sendiri dibedakan dari pembagian ini. Sehingga boleh disebut golongan ini adalah golongan kebangsaan.

Tokoh-tokoh yang masuk dalam golongan kebangsaan ini antara lain Ir.Sukarno, Drs.Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Dr A. A. Maramis, R. Ahmad Soebardjo, dan masih banyak lainnya.

2. Golongan Islam

Selain tokoh di atas, pergerakan kemerdekaan Indoneisa juga banyak digerakkan oleh tokoh-tokoh Islam. Melalui organisasi seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, Al-Ittihadiyatul Islamiyah, dan Persatuan Islam mampu menggerakkan semangat perjuangan. Jepang juga pada masa pendudukannya membentuk Majelis Sjuro Moeslimin Indonesia (Masjumi) yang kemudian hari menjadi wadah konsolidasi umat Islam.

Tidak heran pada pembentukan BPUPKI kekuatan umat Islam dijadikan suatu kelompok tersendiri. Tokoh-tokoh yang mewakili kategori ini seperti, KH. Mas Mansoer, KH. Masjkur, KH. Ajengan Ahmad Sanoesi, Ki Bagoes Hadikoesoemo, KH. Wachid Hasjim, H. Agus Salim, R.M. Abikoesno Tjokrosoejoso dan masih banyak lainnya.

Besarnya golongan Islam memberikan sebuah masukan yang luar biasa pada pembentukan konstitusi negara Indonesia. Golongan ini mengajukan penggunaan Syariat Islam sebagai dasar negara walaupun akhirnya tidak terjadi tetapi memberikan masukan berharga hingga akhinya terjadi kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan.

3. Golongan Birokrat

Golongan Birokrat yang dimaksud adalah pegawai-pegawai kantor di daerah. Fungsi dari adanya mereka dalam sidang BPUPKI karena dalam sidang BPUPKI ini merumuskan dasar-dasar sistem berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia termasuk ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Adanya mereka memberikan gambaran kongkrit mengenai kondisi Indonesia.

Anggota yang termasuk kategori ini cukup banyak. Seperti Abdoel Kahar Moezakir selain seorang tokoh Muhammadiyah dia juga seorang pegawai kantor Kouchi Jimukyoku Jogja bagian Ekonomi. Ada Ir. Pangeran Mohammad Noor merupakan Pemimpin Kantor Pengairan Bondowoso. Ada juga Ir. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo yang merupakan Pemimpin Kantor Pusat Kerajinan dan Jawata Tera.

Selain mereka juga banyak lagi seperti Ir. R. Rooseno Soerjohadikoesoemo, R. Ahmad Soebardjo, Johanes Latuharhary, Prof. Dr. Djenal Asikin Widjaja Koesoema, R.M. Margono Djojohadikoesoemo, dan masih ada beberapa lainnya.

4. Golongan Wakil kerajaan

Kerajaan-kerajaan di Indonesia yang masih eksis pada saat itu pada dasarnya adalah kekuasaan yang seccara kebudayaan masih diakui oleh masyarakat saat itu, dan berperan besar dalam kehidupan keseharian masyarakat saat itu. Sepertinya hal ini dipahami oleh Jepang dan oleh sebab itu dilibatkan dalam sidang BPUPKI.

Anggota BPUPKI yang menjadi wakil kerajaan seperti Bandoro Pangeran Hario Poeroebojo yang merupakan seorang Pembesar Kawedanan Kori Kraton Yogyakarta. Juga ada Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Soerjohamidjojo yang merupakan Ajudan daripada Susuhunan Surakarta. Ada juga Bendoro Pangeran Hario Bintoro’ Pejabat di Kesultanan Yogyakarta, dan ada beberapa lainnya.

5. Golongan Pangreh Praja

Golongan Pangereh Praja adalah pejabat di tingkat lokal yang sedang menjabat pada saat itu. Dengan menghadirkan mereka tampaknya Jepang ingin adanya orang-orang yang mengerti situasi di daerah-daerah. Sebagai pemangku jabatan tentu mereka memiliki pengetahuan yang cukup.

Beberapa dari golongan ini misalnya Mas Besar Martokoesoemo, yang merupakan walikota Tegal pada saat itu. Juga ada R. Adipati Wiranatakoesoema yang saat itu menjadi walikota Bandung. Ada juga yang pada saat itu menjabat menjadi Bupati Banjarnegara yaitu R.Ad. A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking. Serta K.R.M.T. Wongsonagoro yang merupakan Bupati Sragen.

Selain itu ada juga R.M.T.A. Soerjo, R. Abdoelrahim Pratalykrama, K.R.M.T.A. Woerjaningrat. Kesemuanya adalah unsur dari Bupati maupun Residen pada saat itu dari beberapa daerah di pulau Jawa.

6. Golongan Peranakan

Golongan peranakan yang dimaksud adalah golongan keturunan non asli pribumi yang juga mendiami wilayah Indonesia cukup banyak. Jepang memilih 1 peranakan Arab, 3 peranakan Tionghoa dan 1 peranakan Eropa. Nampaknya mereka dipilih karena meskipun bukan sepenuhnya dari pribumi tetapi selalu menyuarakan kemerdekaan Indonesia.

Peranakan Arab yang menjadi anggota BPUPKI adalah Abdurrahman Baswedan. Ia adalah seorang peranakan Arab yang lahir di Surabaya. Seorang Jurnalis yang sejak tahun 1934 senantiasa menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Baginya Indonesia tempat di mana ia dilahirkan adalah Tanah Airnya. Ia juga mendirikan Partai Arab Indonesia.

Salah satu dari empat keturunan Tionghoa yang dijadikan anggota BPUPKI adalah iLiem Koen Hian. Ia seorang pendiri partai Tionghoa Indoesia. Kedua ada Oey Tjong Huaw, pemimpin persatuan serikat dagang Tionghoa di Indonesia (Hua Ch’iao Chung-hui). Dua lainnya adalah Oey Tiang Tjoei, dan Tan Eng Hoa.

Sedangkan satu-satunya peranakan Eropa adalah Pieter Frederich Dahler. Indo-Belanda kelahiran Semarang pada tahun 1883 ini bersama Douewes Dekker menjadi segelintir keturunan Belanda yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia merubah nama Eropanya menjadi nama Indonesia yaitu Amir Dachlan setelah Indonesia merdeka.


Anggota BPUPKI dalam Panitia Sembilan dan PPKI

Anggota BPUPKI Dalam Panitia Sembilan Dan PPKI

Dalam dinamikanya ada beberapa dari mereka yang terlibat menjadi anggota panitia 9, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Yamin, Drs.Mohammad Hatta, KH. Abdul Wahid Hasjim, Alexander Andries Maramis, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, H. Agus Salim, Abdoel Kahar Moezakir.

Setelah BPUPKI berhasil membentuk dasar negara maka BPUPKI dibubarkan. Dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan urusan pendirian negara secara lebih teknis. Anggota BPUPKI banyak yang menjadi anggota PPKI.

Itulah pembagian golongan-golongan oleh Jepang dalam Anggota BPUPKI. Anggota BPUPKI memiliki peran sentral dalam merumuskan dasar dan tujuan negara Indonesia. Hasil kerja Anggota BPUPKI saat ini diwariskan kepada seluruh anak bangsa.

Anggota BPUPKI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *