UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per-UU-an

UU No 12 Tahun 2011

UU No 12 Tahun 2011 – Seperti yang telah diketahui negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu penting dibuat Undang-Undang. Dengan begitu, setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasar pada hukum yang berlaku secara nasional.

Mengingat pentingnya Undang-Undang, maka perlu dibuat UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang termaktub dalam UU No 12 Tahun 2011.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ketetapan dalam membuat suatu aturan undang-undang dalam suatu negara. Cakupannya yaitu berupa tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini adalah isi dari UU No 12 Tahun 2011:


Isi dari UU No 12 Tahun 2011

Isi Dari UU No 12 Tahun 2011

Secara garis besar, UU No 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai penyempurnaan dari UU No 10 Tahun 2004. Isinya terdiri dari 3 BAB dan masing-masing BAB berisi beberapa poin pasal. Berikut ini adalah penjelasan mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dibagi menjadi 3 bagian:

1. Ketentuan Umum

Pada BAB ini, akan dibahas mengenai ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan BAB ini akan membahas 4 pasal. Pasal pertama akan membahas mengenai pengertian dari pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dibahas pula mengenai pengertian dasar undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pasal 1 pada BAB ini juga membahas mengenai beragam peraturan dan asal dari pembeli peraturan tersebut. Pada pasal 2, dibahas mengenai sumber dari hukum negara, yaitu pancasila. Sedangkan pasal berikutnya membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia RI sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Ketika membentuk peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu badan atau perseorangan yang menyusun peraturan tersebut. Oleh karena itu, pasal 4 berisi aturan dalam melakukan peraturan perundang-undangan dan yang menjadi objek tersebut yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pada BAB ke-2 akan membahas tentang asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena dapat menjadikan aturan yang dibuat menjadi lebih mendalam. Terdapat 7 asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibahas pada pasal 5, yaitu sebagai berikut:

  • Kejelasan tujuan
  • Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
  • Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
  • Dapat Dilaksanakan
  • Kedayagunaan dan kehasilgunaan
  • Kejelasan rumusan
  • Keterbukaan

Kemudian, pada pasal berikutnya yaitu pasal 6 membahas mengenai asas yang memuat materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu:

  • Pengayoman
  • Kemanusiaan
  • Kebangsaan
  • Kekeluargaan
  • Kenusantaraan
  • Bhinneka Tunggal Ika
  • Keadilan
  • Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
  • Ketertiban dan kepastian hukum
  • Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Kedua pasal tersebut membahas mengenai asas yang harus dipenuhi ketika membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua asas tersebut harus dipenuhi tanpa terkecuali karena asas adalah sifatnya absolut.

3. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Pada BAB III, dikhususkan membahas mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu:

  • Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Peraturan pemerintah
  • Peraturan presiden
  • Peraturan daerah provinsi
  • Peraturan daerah kabupaten/kota

Dalam membuat peraturan perundang-undangan tentunya memiliki beragam jenis didalamnya, yang isinya mencakup peraturan yang telah ditetapkan oleh badan resmi negara. Badan resmi negara yang dimaksud yaitu bisa berupa Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan komisi setingkat dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 9 dalam BAB ini berisi mengenai pengujian dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Apabila suatu undang-undang yang telah dibuat diduga melanggar UUD RI, maka akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan apabila suatu Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Undang-Undang, maka yang berwenang menguji adalah Mahkamah Agung. Setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan akan ditindaklanjuti oleh DPR ataupun presiden.

Selain itu, pada BAB ini juga akan menjelaskan mengenai materi muatan yang diatur dengan Undang-Undang yang berisi sebagai berikut:

  • Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
  • Pengesahan perjanjian internasional tertentu
  • Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
  • Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Terdapat beragam materi muatan, yaitu:

  • Materi muatan Peraturan Pemerintah
  • Materi muatan Peraturan Presiden
  • Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerag Kabupaten atau Kota
  • Materi muatan ketentuan pidana

Tiap materi muatan terdapat bahasan masing-masing, misalnya materi mutan peraturan presiden berarti memuat sebagai berikut:

  • Materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang
  • Materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
  • Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah

Baca Juga: negara terkecil di dunia


Alasan Diterbitkannya UU No 12 Tahun 2011

Alasan Diterbitkannya UU No 12 Tahun 2011

Di suatu negara penting adanya Undang-Undang sehingga perlu dibuat dan diatur peraturan untuk membuat undang-undang yang baik dan benar. Undang-Undang pertama yang mengatur mengenai ini adalah UU No 10 Tahun 2004, yaitu soal Pembentukan Perundang-Undangan. Selain itu, UU tersebut juga mengatur asas apa saja yang harus dipenuhi saat membuat UU.

Namun, karena adanya perubahan dari UU No 10 Tahun 2004, maka dibuatlah UU No 12 Tahun 2011. Perubahan yang dilakukan yaitu mengenai hierarki perundang-undangan, yaitu dalam UUD 1945, secara limitatif menyebutkan adanya empat peraturan perundang-undangan. Empat peraturan tersebut yaitu UUD 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.

Di UU No 10 Tahun 2004 terdapat penambahan seperti Penetapan Presiden dan Keputusan Presiden. Namun, kedua hierarki tersebut masih rancu karena hanya dibahas penjelasannya saja. Oleh karena itu, berdasarkan banyak pertimbangan maka DPR dan Panitia Khusus RUU mengubah UU No 10 Tahun 2004.

UU tersebut kemudian disempurnakan menjadi UU No 12 Tahun 2011, yaitu mengenai RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kini, UU tersebut masih berlaku sampai sekarang dan dijadikan kiblat dalam pembuatan perundang-undangan.

UU No 10 Tahun 2004 juga perlu disempurnakan karena masalah konteks waktu pembuatan. Pada saat membentuk UU tersebut, disinyalir dilakukan secara tergesa-gesa dan dalam waktu singkat tanpa adanya pertimbangan banyak hal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa UU tersebut terdapat banyak kerancuan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi seluruh entitas masyarakat Indonesia.

Baca Juga: konferensi asia afrika


Pengujian Pengaturan Perundang-Undangan

Undang Undang Serta Prinsip Terkait Otonomi Daerah

Pengaturan perundang-undangan dapat diuji maupun diadili dan pihak yang berwenang tergantung dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Pihak yang berwenang untuk menguji UU terhadap UUD 1956 yaitu Mahkamah Konstitusi. Apabila ada Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang bertentangan dengan Undang-Undang dapat diuji oleh Mahkamah Agung.

Prosedur yang harus ditempuh terhadap pengujian Perda terhadap UU adalah dengan mengajukan permohonan pengujian Perda yang diajukan langsung oleh pemohon. Tujukan permohonan tersebut pada Mahkamah Agung dengan tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia. Jelaskan mengenai perihal dasar permohonan, termasuk memuat materi muatan ayat, pasal, maupun bagian Perda yang dianggap bertentangan.

Itulah pembahasan lengkap mengenai isi UU No 12 Tahun 2011 maupun alasan mengapa Undang-Undang tersebut harus terbit. Peraturan Perundang-Undangan merupakan peraturan tertulis yang didalamnya terdapat norma hukum dan sifatnya mengikat. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan, baik dalam bidang kemasyarakatan maupun kebangsaan harus tunduk atas hukum yang berlaku secara nasional.

UU No 12 Tahun 2011

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *