Isi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [JDIH BPK RI]

UU No 13 Tahun 2003

UU no 13 tahun 2003 – Pemerintah telah ikut andil menjaga hubungan kerja yang baik antara pekerja dengan perusahaan. Karenanya pemangku kebijakan mengeluarkan UU tentang ketenagakerjaan yang termuat di dalam UU No 13 Tahun 2003.

Di dalam regulasi ini, dimuat segala macam permasalahan dari pengertian, tujuan, hubungan kerja, hak-hak pekerja yang kesemuanya diluncurkan semata untuk memberikan perlindungan terbaik pemerintah kepada warga negara. Salah satu contohnya ialah supaya tenaga kerja Indonesia mendapatkan hak kerja yang sama.


Berisi Pengertian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan

Berisi Pengertian Tenaga Kerja Dan Ketenagakerjaan

Menurut UU No 13 Tahun 2003, antara tenaga kerja dengan ketenagakerjaan memiliki pengertian berbeda. Di dasar hukum ini, tenaga kerja merupakan semua orang yang memiliki pekerjaan yang dari profesi mereka, segala kebutuhan dirinya dan masyarakat terpenuhi.

Sedangkan pengertian ketenagakerjaan menurut undang undang yang sama adalah segala aktivitas para pekerja, baik saat masih bekerja maupun setelah pensiun, yang masih terkait dengan pekerjaan.

Ketenagakerjaan ini didirikan di atas asas keterpaduan. Yang di dalamnya juga termaktub dasar-dasar keadilan, pemerataan dan kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya.

Baca Juga: batas wilayah indonesia


Terdapat Pengertian Hubungan Kerja

Terdapat Pengertian Hubungan Kerja

Pengertian hubungan kerja juga tertuang pada UU No 13 Tahun 2003. Yang mana menurut regulasi ini, hubungan kerja adalah kerja sama antara pekerja dengan pengusaha seperti yang disepakati dalam perjanjian kerja.

Artinya, sebelum pengusaha menerima calon pekerja, harus disodorkan terlebih dahulu perjanjian tersebut. Setelah ada kesepakatan, baru kerja sama dilanjutkan. Ini bermaksud untuk mengikat kedua belah pihak dengan ketentuan bersama. Jika ada pelanggaran, penyelesaiannya juga lebih mudah.

Cara membuat kesepakatan kerja juga tidak boleh asal. Paling tidak segala ketentuan yang mencakup masa kerja dan masa pensiun, harus dicantumkan di dalam surat perjanjian kerja.


Ada Ketentuan Perjanjian Kerja

UU No 13 Tahun 2003

Ketentuan-ketentuan kerja secara umum juga diatur oleh Uu no 13 tahun 2003. Karena ini terkait dengan keterikatan secara memaksa pihak pekerja dengan pekerjaannya. Sehingga, dipastikan tidak ada ketidakadilan dan kecurangan dalam pembuatan perjanjian.

Maka dari itu, lahirlah beberapa syarat yang harus ada di dalam surat perjanjian kerja, seperti:

  1. Kesepakatan mengikatkan diri
  2. Kecakapan dan Kemampuan yang diharapkan
  3. Menjelaskan pokok persoalan Perusahaan
  4. Pelarangan dalam kerja
  5. Sistem Hubungan kerja

Syarat-syarat tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepada calon tenaga kerja sebagai awal kesepakatan. Jika sudah dipahami dengan jelas, dan ada persetujuan, maka kerja sama bisa dilakukan.


Tertuang Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Tertuang Unsur Unsur Perjanjian Kerja

Poin penting yang harus diperhatikan sebelum meluncurkan surat perjanjian kesepakatan kerja ialah kejelasan. Tujuannya ialah, supaya para pekerja bisa memahami detail aktivitasnya sekaligus pendapatannya sebelum mereka memulai pekerjaan.

Karena itu pemerintah melalui Uu no 13 tahun 2003, memberikan batasan-batasan poin kesepakatan kerja yang berisi unsur-unsur yang lebih khusus dan spesifik, yaitu harus tercantum pelayanan pekerja, harus ada unsur waktu kerja, harus tersurat jumlah gaji yang akan diterima pekerja.

Jika surat kesepakatan kerja dibuat menurut Uu no 13 tahun 2003, tentu para pekerja tidak merasa dirugikan. Sedangkan kalau ada pelanggaran ketentuan, pihak terkait bisa melaporkan secara pidana ataupun perdata.


Ada Penjabaran Tujuan UU Ketenagakerjaan

Partnership

Kandungan undang-undang ketenagakerjaan juga membicarakan tentang tujuan-tujuan dilirisnya regulasi ini. Berikut beberapa ulasannya.

1. Memberdayakan Tenaga Kerja Secara Maksimal dan Manusiawi

Tujuan Undang undang ketenagakerjaan yang pertama adalah untuk melakukan pemberdayaan optimal dan efektif untuk buruh/tenaga kerja di seluruh NKRI. Di dalamnya, juga terdapat instruksi kepada seluruh pengusaha untuk membuka kesempatan kerja seluas-luasnya untuk warga negara.

Menurut tujuan ini, diharapkan regulasi bisa meningkatkan semangat warga negara untuk menuangkan kreativitas, bakat dan minatnya ke dalam satu aktivitas kerja. Sehingga dengannya, mereka bisa ikut membantu melancarkan pembangunan bangsa.

Tujuan pemberdayaan ini, akan berjalan maksimal, jika tenaga kerja maupun pengusaha, bisa menjalankan perintah undang-undang dengan baik. Termasuk tidak menggunakan tenaga asing lebih banyak dibandingkan tenaga lokal.

2. Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja dan Penyediaan SDM

Tujuan selanjutnya terkait dengan pengusaha dalam menjalankan perusahaannya. Yang mana, pihak ini harus ikut membantu pemerintah melakukan pemerataan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Mereka juga harus membantu menyediakan sumber daya manusia yang handal demi terciptanya ekosistem usaha yang matang.

Selain itu, diharapkan semua perusahaan meraup tenaga kerja Indonesia sebanyak-banyaknya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Penempatan tugas juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan prestasi akademik mereka.

Jika regulasi ini tidak diindahkan oleh perusahaan, berarti tujuan di atas tidak akan tercapai. Yang ada, masyarakat dengan kemampuan kerja yang bagus, tidak mendapatkan kesempatan untuk membuktikannya dalam bekerja.

3. Untuk Menjamin Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya

Tujuan Uu no 13 tahun 2003 yang sangat penting adalah menjamin kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Bahkan, pemerintah melalui undang-undang ini, seakan memberikan perhatian khusus pada masalah yang sering terjadi terutama untuk pekerja Indonesia yang di luar negeri.

Bahkan, pemangku kebijakan membuat pengadilan hubungan industrial yang disingkat PHI semata untuk memberikan akses setiap para pekerja yang ingin melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan pengusaha terkait kesejahteraan.

Maka dari itu, pihak pengusaha, tidak boleh bersikap arogan dan seenaknya sendiri, dalam menentukan gaji pegawai serta fasilitas kesejahteraan yang lainnya. Sebab, ada ketentuan hukum, baik pidana maupun perdata yang bisa menjerat pengusaha tersebut.

Baca Juga: wawasan nusantara


Terdapat Pemetaan Fungsi Tenaga Kerja, Perusahaan dan Pemerintah Menurut UU Ketenagakerjaan

Terdapat Pengertian Hubungan Kerja

Di dalam UU Ketenagakerjaan juga terdapat pemetaan fungsi dari pemerintah, tenaga kerja dan perusahaan. Maka dari itu, regulasi ini sangatlah lengkap sehingga perlu dipelajari dan dipahami oleh semua pihak.

1. Fungsi Pemerintah

Pemerintah menurut undang-undang ketenagakerjaan berfungsi sebagai pengawas sekaligus ikut memberikan akses pelayanan masalah. Selain itu, para pemangku kebijakan ini juga memiliki fungsi untuk menentukan poin-poin penting di dalam kerjasama antar pekerja.

2. Fungsi Pekerja

Sedangkan fungsi pekerja adalah membantu memajukan perusahaan dengan cara memperbaiki etos kerjanya. Selain itu, mereka juga berfungsi untuk melaksanakan kewajiban kerja sekaligus memperjuangkan hak-haknya termasuk hak disejahterakan.

3. Fungsi Pengusaha

Menurut undang undang ketenagakerjaan, fungsi pengusaha adalah membangun lapangan kerja seluas-luasnya. Bahkan, mereka juga harus memastikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya diberikan dengan layak.

Menurut tiga fungsi di atas, pemerintah memiliki peran yang begitu penting bagi penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Sebab, pemangku kebijakan ini, berfungsi sebagai pengawas yang seharusnya bisa melindungi para pekerja dari tindakan semena-mena yang dilakukan pengusaha.

Artinya, pekerja bisa bekerja dengan baik, dan pengusaha bisa berbuat adil dan manusiawi, jika pemerintah bersikap tegas atas segala masalah yang muncul. Termasuk problem tenaga kerja Indonesia yang berkerja di luar negeri. Ini yang harus dipenuhi oleh seluruh jajaran pemerintahan yang terkait dengan ketenagakerjaan.

UU No 13 Tahun 2003, harus dipahami dan dipelajari oleh seluruh tenaga kerja Indonesia dan pengusaha. Pemerintah juga harus terus mengawasi ketenagakerjaan sesuai regulasi tersebut. Pastikan, di Indonesia tidak ada lagi kasus tenaga kerja yang dirugikan begitu juga sebaliknya.

UU no 13 tahun 2003

One Reply to “Isi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [JDIH…”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *